Suprihatmi
Sri Wardiningsih Fakultas Ekonomi Universitas slamet Riyadi Surakarta
Perkembangan teknologi informasi dalam hal ini teknologi
komputer dapat menunjang pembuatan-pembuatan keputusan di dalam
organisasiorganisasi modern yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan di dalam
organisasi dapat diselesaikan secara cepat, akurat, dan efisien.
Penyediaan informasi publik untuk kepentingan masyarakat
terkadang masih dijumpai keengganan sebagian birokrat untuk membuka akses
kepada publik supaya dapat meminta data dan informasi publik (share data) yang
memang data/ informasi tersebut untuk konsumsi publik.
Teknologi dan Sistem Informasi Dalam Akuntansi Informasi akuntansi diberikan sebagai alat
atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga
tujuan organisasi dapat tercapai. Fungsi manajemen, seperti perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), pengarahan karyawan (directing) dan pengendalian
(controlling) tidak dapat dilakukan tanpa informasi yang memadai. Informasi
dalam sebuah organisasi merupakan perekat yang mengikat fungsi-fungsi manajemen
dalam sebuah sistem sehingga memungkinkan organisasi bertindak koheran dan
harmonis antar berbagai fungsi.
1. Perencanaan (Planning)
2. Pengorganisasian Sumber-sumber Daya (Organizing)
3. Pengarahan Karyawan (Directing and Motivating)
4.
Pengendalian dan Pengawasan
(Controlling)
E-Government merupakan alat dari suatu perubahan sistem
(organisasi, proses bisnis, sumber daya manusia dan standard operating
procedure) dalam pemerintahan. Fungsi utama dari E-Government adalah alat bantu
penciptaan perubahan dalam pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Di
samping kekuatan daya jangkauannya, E-Government dianggap mempunyai beberapa
manfaat seperti :
1. Memperbaiki efektifitas dan efisiensi kinerja aparatur dalam
proses pemerintahan.
2. Meningkatkan Good Governance dengan kontrol, transparansi, dan
akuntabilitas.
3. Memberdayakan masyarakat melalui penciptaan masyarakat baru
faham teknologi dan mampu mengantisipasi perubahan global.
4.
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. Permasalahan yang mendasari
karya ini adalah sering kurang optimalnya produk-produk Teknologi Informasi
(TI) di lingkungan pemerintah dan kurang sinergisnya upaya implementasi dari
produk TI yang sering terjadi.
Apabila dirunut maka permasalahan dalam pembangunan,
pengembangan, implementasi dan operasionalisasi teknologi informasi di
lingkungan pemerintah terdiri dari :
1. Belum munculnya kemantapan komitmen aparatur untuk melakukan
manajemen perubahan (change management) menuju terbentuknya Budaya Informasi
Digital.
2. Belum mantapnya kelembagaan dan kewenangan pengelolaan TI di
lingkungan Pemerintah, termasuk kejelasan penanggung jawab data.
3.
Keterbatasan kewenangan
instansi koordinator untuk mengakses data secara lintas instansi.
Dewasa ini secara luas telah dipahami bahwa pengetahuan
sistem informasi penting bagi para manajer sebab kebanyakan organisasi
memerlukan sistem informasi aga dapat bertahan hidup dan berhasil baik. Sistem
informasi dapat membantu perusahaan memperluas jangkauan manajer perusahaan
sampai ke lokasi-lokasi yang jauh, memperoleh bentukbentuk dan aliran kerja
baru, dan kemungkinan juga bisa mengubah cara berbisnis menurut Laudon, C.
Kenneth and Laundon, P. Jane, (2005: 4). Alasan utama penggunaan teknologi
informasi dalam suatu bisnis adalah mendukung tugas pemrosesan informasi.
TABEL I KATEGORI PEMROSESAN INFORMASI DAN ALAT TEKNOLOGI INFORMASI YANG DIPAKAI
No
|
Tugas Pemrosesan
|
Keterangan
|
Alat Teknologi Informasi
|
1.
|
Menangkap informasi
|
Memperoleh informasi pada titik asalnya.
|
Teknologi input.Misalnya mouse, keyboard, bar code
reader.
|
2.
|
Menyampaikan informasi
|
Menyajikan informasi dalam bentuk yang paling berguna.
|
Teknologi output. Misalnya screen, printer, speaker.
|
3.
|
Menciptakan informasi
|
Memproses informasi untuk memperoleh informasi baru.
|
Teknologi sofware. Misalnya word processing payroll.
|
4.
|
Menyimpan informasi
|
Menyimpan informasi untuk penggunaan waktu yang akan
datang.
|
Expert system teknologi penyimpanan. Misalnya hard disk,
CD-ROM, tape.
|
5.
|
Mengkomunikasikan informasi
|
Menyampaikan informasi kepada orang lain atau ke lokasi
lain.
|
Teknologi telekomunikasi. Misalnya modem satellite.
|
Fungsi sistem informasi adalah sebuah sistem yang berisikan
tentang informasi mengenai organisasi dan lingkungan sekitarnya. Aktivitas dasar
yang ada dalam sistem informasi adalah input, proses dan output mengerjakan
informasi yang dibutuhkan organisasi. Umpan baliknya adalah output yang
dikembalikan kepada orang-orang di dalam organisasi untuk mengevaluasi dan
menyaring data input. Faktor lingkungan seperti pelanggan, pemasok, pesaing,
pemegang saham dan agen pengatur saling berhubungan dengan organisasi dan
sistem informasinya.
Sistem Informasi Informasi merupakan salah satu sumber daya
penting dalam organisasi karena hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang
lebih berguna bagi penerima yang menggambarkan kejadian-kejadian nyata. Oleh
karena itu, informasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan
keputusan. Sehubungan dengan hal itu, informasi haruslah berkualitas. Menurut Burch
dan Grudnitski dalam Ratminto (2003), kualitas informasi ditentukan oleh tiga
faktor, yaitu: relevansi, tepat waktu, dan akurasi. Informasi ini sebagai
penunjang sistem informasi yang berbasis pada teknologi informasi.
Pelayanan Publik
1. Pengukuran Kinerja Organisasi Pelayanan Publik
Menurut Mardiasmo
(2002: 121), sistem pengukuran kinerja pelayanan publik adalah suatu sistem
yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu
strategi melalui alat ukur finansial dan non financial. Sistem pengukuran
kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran
kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Pengukuran
kinerja pelayanan publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:
a.
Pengukuran kinerja
pelayanan publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan
dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi
dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
b.
Ukuran kinerja pelayanan
publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
c. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan
pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Kinerja pelayanan publik bersifat multidimensional,
sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan
kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output
yang dihasilkan pelayanan publik lebih banyak bersifat intangible output, maka
ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja pelayanan publik. Oleh
karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial.
a. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja Secara umum, tujuan sistem
pengukuran kinerja adalah:
1)
Untuk mengkomunikasikan
strategis secara lebih baik (top down dan bottom up).
2)
Untuk mengukur kinerja finansial dan
non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian
strategi.
3)
Untuk mengakomodasi
pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk
mencapai goal congruence.
4)
Sebagai alat untuk mencapai
kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang
rasional.
b. Manfaat Pengukuran Kinerja
1)
Memberikan pemahaman
mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2)
Memberikan arah untuk
mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3)
Untuk memonitor dan
mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target serta melakukan
tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4)
Sebagai dasar untuk
memberikan penghargaan dan hukuman (reward & punishment) secara obyektif
atas pencapaian prestasi yang diukur dengan sistem pengukuran kinerja yang
telah disepakati.
5)
Sebagai alat komunikasi
antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6)
Membantu mengidentifikasi
apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7)
Membantu memahami kegiatan
instansi pemerintah.
8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara
objektif.
2. Informasi yang Digunakan Untuk Pengukuran Kinerja
a.
Informasi Finansial
Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah
dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau
perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians
secara garis besar berfokus pada:
1)
Varians pendapatan (revenue
variance)
2)
Varians pengeluaran
(expenditure variance)
3)
Varians belanja rutin (recurrent
expenditure variance)
4)
Varians belanja
investasi/modal (capital expenditure variance)
b.
Informasi Nonfinansial
Informasi nonfinansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi
nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian
manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan
oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah Balanced Scorecard. Dengan Balanced
Scorecard kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansialnya saja,
akan tetapi juga aspek non finansial. Pengukuran dengan metode Balanced
Scorecard melibatkan empat aspek, yaitu :
1)
Perspektif finansial
(financial perspective)
2)
Perspektif kepuasan
pelanggan (customer perspective)
3)
Perspektif efisiensi proses
internal (internal process efficiency)
4) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth
perspective).
Jenis informasi nonfinansial dapat dinyatakan dalam bentuk
variabel kunci (key variable) atau sering dinamakan sebagai key success factor,
key result factor, atau pulse point. Variabel kunci adalah variabel yang
mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi.
Kesimpulan
Perlu kiranya pihak pemerintahan untuk terus meningkatkan
teknologi informasi yang ada di pemerintahan. Hal ini dikarenakan pentingnya
teknologi dalam menunjang pencapaian tujuan pemerintahan di masa yang akan datang.
Dengan adanya penerapan teknologi khususnya teknologi informasi, maka
diharapkan dapat memberikan peningkatan pada kinerja pelayanan publik. Dalam
rangka meningkatkan sumber daya manusia pemerintahan mestinya memberikan
peningkatan pelatihan kepada pegawai yang bertanggung jawab secara langsung
menggunakan teknologi dan sistem yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
bekal kemampuan kepada pegawai dalam bekerja, sehingga data atau informasi yang
dibuat oleh pegawai untuk menunjang pencapaian tujuan pemerintahan dapat
dikatakan berhasil. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat
meningkat yang tentunya akan dapat memuaskan masyarakat secara umumnya.
Komentar
Posting Komentar